Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Pemilu di Bawaslu Provinsi Banten

Nabil Zahran Aryadi; Nadia Khumairatun Nisa, S.Sos., M.I.P; Sandy Amllatied  Imanisakti; Zaldi Hafidz   Fachrureta; Muhammad Catur Fauzan; Rifan Maulana

doi:10.37950/joc.v5i2.749

Authors

Nabil Zahran Aryadi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Nadia Khumairatun Nisa, S.Sos., M.I.P Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Sandy Amllatied Imanisakti Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Zaldi Hafidz Fachrureta Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Muhammad Catur Fauzan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Rifan Maulana Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

DOI:

https://doi.org/10.37950/joc.v5i2.749

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berbasis kerangka kerja COSO dalam memitigasi risiko penyimpangan pengelolaan keuangan pemilu di Bawaslu Provinsi Banten, serta mengidentifikasi hambatan struktural dan manajerial yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental tunggal. Pengumpulan data empiris dilakukan melalui wawancara mendalam secara purposive kepada Kepala Bagian Administrasi beserta staf pengelola keuangan, serta ditunjang oleh observasi operasional di lapangan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, sedangkan analisis data diterapkan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima komponen COSO telah diimplementasikan, mulai dari pengawasan Command Center hingga audit dokumen digital. Namun, efektivitas instrumen tersebut belum mencapai ekosistem tata kelola zero-fraud akibat tingginya penetrasi hambatan birokrasi. Secara struktural, tata kelola terhambat oleh krisis regenerasi sumber daya manusia karena regulasi mewajibkan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada jabatan perbendaharaan, sehingga memicu perangkapan jabatan, asimetri beban kerja, dan diperparah oleh keterbatasan infrastruktur teknologi (blank spot) di daerah. Secara manajerial, efektivitas pengawasan lumpuh akibat fenomena kompresi waktu (time compression) antara pelaksanaan tahapan pemilu dan tenggat pelaporan akuntansi. Tekanan beban operasional yang masif ini pada akhirnya memicu penumpukan berkas (backlog) serta melahirkan erosi budaya kepatuhan administratif di kalangan aparat pengawas.

Kata kunci: Bawaslu; COSO; Hambatan Birokrasi; Pengelolaan Keuangan Pemilu; Sistem Pengendalian Internal

References

Angraini, F., Rahayu, S., & Irwana, D. B. (2026). Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah. Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 3(1), 29–39. https://doi.org/10.62383/konstitusi.v3i1.1480

Aziz, A., & Fitriaty, F. (2023). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja KPU Provinsi Jambi. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 12(3), 635–647. https://doi.org/10.22437/jmk.v12i03.22699

Harwanto. (2024). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin Tahun 2020. Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, 6(1), 49–59. https://doi.org/10.20527/jpp.v6i1.9336

Hermanson, D. R., Smith, J. L., & Stephens, N. M. (2012). How Effective Are Organizations’ Internal Controls? Insights into Specific Internal Control Elements. Current Issues in Auditing, 6(1), A31–A50. https://doi.org/10.2308/ciia-50146

Indonesia, B. P. P. U. R. (2024). Laporan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024: Konteks Provinsi Banten. Bawaslu Republik Indonesia.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). SAGE Publications.

Novasari, L., & Kusumo, W. K. (2022). Efektifitas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Antisipasi Kecurangan Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Semarang. Solusi, 20(3), 254–266. https://doi.org/10.26623/slsi.v20i3.4419

Permana, R. C. E. (2010). Kearifan lokal masyarakat Baduy dalam mitigasi bencana. Wedatama Widya Sastra.

Rahmawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Hibah Pilkada pada Sekretariat Bawaslu Provinsi. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 8(1), 45–60.

Rahmawati, T. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Integritas Auditor Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud): Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kota Cimahi. Universitas INABA.

Sianturi, F. A. E., & Dwicaksono, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good Governance Terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia. Bappenas Working Papers, 6(1), 38–59. https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.205

Sutisna, A. (2021). Geografi Politik dan Potensi Pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Banten. Jurnal Politik dan Pemerintahan, 6(2), 88–104.

Watch, I. C. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. Indonesia Corruption Watch.

Zulanda, R. (2023). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung. Universitas Lampung.